Sampai saat ini dari 450 Perusahaan Daerah Air Minum tidak seluruhnya mampu melayani masyarakat.
Pemerintah mengungkapkan ada sedikitnya 33 juta jiwa masyarakat Indonesia sampai saat ini masih belum bisa mendapatkan akses air minum.
"Masih terdapat gap yang harus dicapai kurang lebih sebesar 13 persen secara nasional, yang terdiri atas 26 persen untuk perkotaan dan 3,73 persen untuk perdesaan. Hal ini menunjukkan masih ada sekitar 33 juta/jiwa masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air minum," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) Budi Yuwono, di Jakarta, hari ini.
Budi menjelaskan untuk air minum, dari target Nasional (68,87 persen) yaitu untuk Perkotaan (78,19 persen) dan Perdesaan (61,60 persen), ternyata capaian yang bisa diperoleh sampai dengan tahun 2011 baru tercapai sebesar 55,04 persen untuk nasional, 52,16 persen untuk perkotaan dan 57,87 persen untuk perdesaan.
Untuk sanitasi, lanjut Budi, dari target 62,41 persen tahun 2011 baru dicapai 55,60 persen, masih terdapat gap sebesar 6,81 persen atau sekitar 16 juta jiwa.
Menurut Budi, pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan dan perdesaan relatif berbeda. Untuk perkotaan, pengelolaan SPAM berbasis pada prinsip-prinsip pengusahaan dan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sedangkan untuk perdesaan, pengelolaan SPAM dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh komunitas/kelompok masyarakat desa itu sendiri. Karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Dijelaskan Budi, sampai saat ini dari 450 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bertugas untuk melayani masyarakat tidak seluruhnya mampu memenuhi syarat tersebut. "Masih banyak PDAM yang tidak sehat, itulah yang memberikan kontribusi juga terhadap belum tercapainya sasaran-sasaran tersebut," tandas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar